peraturan pemerintah tentang jalan desa. Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua. peraturan pemerintah tentang jalan desa

 
 Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketuaperaturan pemerintah tentang jalan desa  - 6 - jdih

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sebab, setiap mendirikan bangunan terdapat ketentuan jarak yang patut diperhatikan. Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan desa, dan Walikota untuk jalan kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal 87 Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu. Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, keputusan rembug Desa, dan sebagainya. 342 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 20. 500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18. go. Oleh: Perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan. 11, LN. 2017 No. 206, TLN No. yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengubah: PP No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Selanjutnya kami juga akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (“PP Jalan”). Jalan lokal primer. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. h. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021) 25549000 ext. 2021/No. Undang-undang (UU) tentang Jalan. 1. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran. PERATURANPEDIA. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 10. ditangani oleh pemerintahan desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, musyawarah. 227/2012 tentang Penetapan nama. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Permendagri 73 Tahun 2022 telah dirilis oleh pemerintah terkait. Pertimbangan PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranPermendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah salah satu peraturan yang mengatur mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon dan petugas perangkat desa. 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. 21, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 7. Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa. Desa Rancaekek Wetan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 5. komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah. 3. 2021/No. Undang-undang Nomor. orang perseorangan; -4 - d. Undang-undang (UU) tentang Jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Standar Pelayanan Minimal Desa 1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang baru; Mengingat : 1. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa . 000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling. 2015 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 8. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 2. Karena dikelola pemerintah desa dan hanya jadi penghubung antar pemukiman, jalan desa memiliki ukuran yang relatif kecil. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Status dan Kewenangannya dikelompokkan menjadi 5, yakni Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut. jalan desa. 4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sekalipun ada dasar hukum untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jalan,. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi. Jenis alat Penerangan. I huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini. 59. perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan; Mengingat: 1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);. (2) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi pembangunan dan pengawasan Jalan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. 12. Dal am Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 7. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, di mana status jalan terbagi menjadi 5 jenis antara lain jalan nasional, jalan provinsi, jalan. UU ini mengubah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan. Bidang. dalam Peraturan Pemerintah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017Tipe Dokumen. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam. Zayanti Mandasari, S. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Pasal 9 (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. peraturan pemerintah republik indonesia. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama. id : 5 hlm. Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa wewenang Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; d. 32 2. ke-3, hlm. PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan. (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang. 1521; SITEMAP. (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Peraturan Pemerintah No. DESA WATULIMO KECAMATAN WATULIMO. Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pemerintah mengatur hal-hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. id Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang. Tidak semua orang atau perusahaan dapat memiliki HGU yang diberikan negara. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. TENTANG DATABASE PERATURAN. STATUS JALAN Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa T. Penerangan Jalan Umum adalah hal penting demi keselamatan dan kenyamanan. Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkotaan Nomor 59 Tahun 2022 (PP Nomor 59/2022) pada tanggal 26 Desember 2022, sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengubah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Desa sebagai. Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, disebutkan pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. Apa factor pendukung dan penghambat pemerintah desa Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? C. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau; peraturan daerah kota untuk jalan kota. 22. TENTANG. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132sampai Pasal 142 c. 74, LN. 2015 tentang. peraturan pemerintah republik indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pada jalan tol disediakan. Drainase diperlukan karena air mempunyai pengaruh yang buruk untuk jalan, antara lain sebagai berikut :. PERDES BINANGUN NO. yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Judul. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35,. 2. 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4. (4)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI KECAMATAN SUNGAI KAKAP. Undang undang nomor . Modul ini juga mengulas tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan jalan, serta contoh studi kasus dan evaluasi. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan bahwa Bupati/ Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang Jalan. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 7 (1)PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan. 3. 11, LN. 13. id, warga dapat melaporkan jalan rusak kepada pemerintah melalui dua cara. 8. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi. Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini diterbitkan untuk meningkatkan. Menimbang: a. Penerangan Jalan Umum swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/atau PJL PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang menyatakan bahwa “Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor. 211 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 |. 8. FAQ Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 1. Tinjau Proyek Pintu Air di. 1521; SITEMAP. Jalan Diponegoro No. Memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jalan serta pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; tersedianya Jalan yang berkeselamatan, berkeamanan, lancar, dan tertib; dan. peta jalan jaminan sosial tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jaringan jalan Desa diklasifikasikan dalam sistem jalan kabupaten dan desa, dengan kelas jalan sebagai berikut: Jalan kolektor primer. U. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan; Mengingat : 1. 07/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. JALAN . Pemerintah akan menyusun peraturan pelaksana yang mengatur lebih teknis dalam penyelenggaraan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. UU No. bahwa Peraturan. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Mengingat : 1. Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Tipe Dokumen. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun. PERPRES No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor . 725/AJ. 2006 No. Bidang. 50. : a. Editor Hilda B Alexander. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. E. 97 Tahun 2017 yang menjadi peta jalan menuju Indonesia Bersih Sampah 2025. Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan;PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN.